Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta
JAKARTA, Persindonesia.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mendorong keterlibatan aktif para arsitek dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan kota Indonesia yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan menuju 2045.
Menurut Ossy, pembangunan perkotaan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik dan infrastruktur. Perencanaan kota juga harus mampu menghadirkan ruang yang saling terhubung, mendukung mobilitas masyarakat, serta memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Ossy menjelaskan, Visi Kota 2045 mengarah pada terwujudnya kota yang padat dan terkoneksi (compact and connected city), memiliki sistem transportasi yang baik, bersifat inklusif (inclusive city), serta tangguh dan berkelanjutan (resilient and sustainable city).
Untuk mencapai visi tersebut, menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, arsitek, pelaku usaha, dan masyarakat agar pembangunan kota dapat berjalan secara terpadu. “Seperti Visi Kota 2045, berharap Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan bisa menjadi compact and connected city dengan sistem transportasi yang baik, lalu juga inclusive city, serta resilient and sustainable city. Tentunya ini semua membutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah, akademisi, termasuk para arsitek yang ada di sini,” ujar Ossy.
Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN siap berkontribusi melalui kebijakan penataan ruang dan aspek legalitas pertanahan. Kepastian hukum atas tanah dinilai menjadi salah satu fondasi penting agar pembangunan perkotaan dapat terlaksana sesuai perencanaan.
Selain itu, penyediaan dan perlindungan ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama lintas sektor. “Kami pun di Kementerian ATR/BPN siap berkolaborasi dari sisi legalitas tanahnya. Ruang terbuka hijau juga sangat penting, mungkin kita bisa melakukan kolaborasi di area tersebut,” tuturnya.
Ossy menilai, setiap unsur memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kota. Pemerintah bertanggung jawab menyiapkan kebijakan dan kepastian regulasi, sedangkan kalangan akademisi dapat memberikan masukan berbasis penelitian dan keilmuan.
Di sisi lain, arsitek dan pelaku usaha diharapkan menghadirkan inovasi desain serta solusi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik juga diperlukan untuk menjaga dan memanfaatkan ruang secara tertib sesuai peruntukannya. Dalam kesempatan tersebut, Ossy turut menyoroti kontribusi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam mendukung program pemerintah, khususnya pembangunan 3 Juta Rumah.
Keterlibatan para arsitek melalui kegiatan bedah rumah di berbagai daerah dinilai sebagai contoh nyata kontribusi profesi dalam membantu meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menurutnya, kolaborasi semacam ini perlu terus diperkuat agar keahlian profesional dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah menyediakan lingkungan permukiman yang lebih layak.
Jakarta Architecture Festival 2026 sendiri mengusung tema “Ambang Naung” sebagai ruang diskusi mengenai tantangan dan arah perkembangan arsitektur serta perkotaan. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan mengenai tata ruang, pembangunan, dan pemanfaatan ruang yang berorientasi pada kepentingan publik.
Selain Ossy Dermawan, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Sub-Kelompok Perencanaan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sapta Satria Putra; praktisi perencana dan perancang kota, Yu Sing; serta Ketua Research Course on Housing and Policy (RECEHPOL) Universitas Indonesia, Joko Adianto.
Melalui forum tersebut, penguatan kolaborasi lintas profesi diharapkan dapat mendorong terwujudnya kota-kota Indonesia yang tertata, nyaman dihuni, memiliki kepastian hukum pertanahan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menuju Indonesia 2045.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
