Jakarta persindonesia.com , 22 Oktober 2025 โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil peran penting dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang baru dibentuk oleh pemerintah. Melalui satgas ini, ATR/BPN akan fokus mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta memastikan integrasi penuh ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bagian dari upaya memperlancar investasi nasional.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan, hingga Oktober 2025 sebanyak 668 RDTR telah rampung disusun dari total target 2.000 RDTR di seluruh Indonesia. Ia optimistis angka tersebut akan meningkat menjadi 700 RDTR sebelum akhir tahun. โKami terus mendorong percepatan penyelesaian RDTR sebagai dasar penting bagi kepastian ruang dan arah pembangunan di daerah,โ ujarnya dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Satgas P2SP dibentuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025. Tim ini dibagi menjadi tiga kelompok kerja (Pokja) yang memiliki fokus berbeda untuk memastikan seluruh Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif tanpa hambatan.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN kini tengah mempercepat digitalisasi tata ruang melalui integrasi RDTR dengan sistem OSS. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin dan meningkatkan iklim investasi di daerah. โDari 668 RDTR yang sudah selesai, belum semuanya terhubung dengan OSS. Dalam dua bulan ke depan, saya komit untuk menyelesaikan integrasinya agar seluruh data RDTR bisa diakses secara digital,โ tegasnya.
Rapat Satgas P2SP kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antarkementerian dalam mempercepat implementasi program prioritas nasional. โKita ingin setiap program strategis bisa segera diimplementasikan dan berdampak langsung ke masyarakat. Hasil pembahasan hari ini akan segera kita tindaklanjuti dengan langkah konkret,โ ujar Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, turut mendampingi Menteri Nusron, bersama perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas P2SP.
Langkah ATR/BPN ini menjadi bagian dari komitmen kementerian untuk menciptakan tata ruang yang terencana, transparan, dan berbasis data spasial digital, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan ramah investasi.
