JAKARTA Persindo β Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan dukungan konkret untuk mempercepat program ketahanan energi nasional melalui penyediaan lahan serta penguatan tata ruang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi, khususnya energi terbarukan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek energi strategis. βDari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,β ujar Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa secara nasional terdapat potensi lahan sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi. Khusus di Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses pemetaan dan identifikasi lokasi secara lebih detail guna memastikan lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain penyediaan lahan, kementerian juga akan mempercepat proses perizinan melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dokumen ini menjadi dasar penting bagi pelaku pembangunan untuk melanjutkan proses perizinan lainnya.
Untuk mempercepat implementasi proyek energi, Nusron Wahid juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, berbagai proses penyesuaian tata ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. βEnergi merupakan faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi nasional agar Indonesia semakin mandiri,β kata Bahlil.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron Wahid dalam kesempatan itu didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional.
