ATR/BPN Perkuat Dukungan Pengembangan Bandara Melalui Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri

Jakarta Persindonesia.com(Kanwil BPN Bali) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan sektor transportasi udara nasional melalui pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang terintegrasi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Wamen Ossy menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan kebandarudaraan tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan dukungan tata ruang yang terencana dan pengelolaan pertanahan yang tertib.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memastikan setiap pengembangan bandara berjalan sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi tata ruang nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta pengawasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandara.

Selain itu, Wamen Ossy menyoroti pentingnya integrasi berbagai data spasial guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Ia menjelaskan bahwa penyatuan data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, dan perizinan daerah akan menciptakan sistem perencanaan yang lebih akurat dan terkoordinasi.  “Kolaborasi data lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kebandarudaraan yang modern dan efisien. Dengan data yang terintegrasi, proses perencanaan maupun pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pemberian izin, hingga pengawasan di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pengembangan kawasan bandara dan mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan perlunya sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang profesional dan berdaya saing. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi udara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.

Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional