Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
Jakarta Persindonesia.com – Integrasi data spasial lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kebandarudaraan yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa pengembangan sektor kebandarudaraan membutuhkan dukungan sistem informasi yang terintegrasi agar proses perencanaan, pembangunan, hingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, berbagai data yang selama ini tersebar di sejumlah instansi perlu disinergikan dalam satu acuan bersama.
Ia menjelaskan, integrasi antara data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, dan data perizinan daerah akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan sistem yang terhubung, berbagai kebijakan pembangunan kawasan bandara dapat dirancang secara lebih terukur dan terkoordinasi.
Selain mendukung integrasi data, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen memperkuat aspek tata ruang dalam pengembangan kawasan kebandarudaraan. Langkah tersebut dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan kebijakan kebandarudaraan nasional serta pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar bandara.
Wamen Ossy menilai pengawasan terhadap pemanfaatan ruang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan perkembangan wilayah tetap sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan penunjang bandara dapat berlangsung secara tertib dan memberikan manfaat jangka panjang.
Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem kebandarudaraan yang terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui kolaborasi yang semakin erat, pemerintah berharap pengelolaan sektor kebandarudaraan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Humas ATR/BPN Kabupatan Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
