Persindonesia.Com, Bangli – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Bangli menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026, bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (27/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampngi oleh Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada dan I Komang Carles bersama Sekwan Bangli, I Nyoman Dacin serta dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Anggota DPRD Bangli dan OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli.
Baca Juga : Sahkan Tiga Ranperda Jadi Perda, Dewan Bangli Minta Eksekutif Perketat Pengawasan
Dalam sidang yang berlangsung alot fraksi-fraksi DPRD Bangli menyampaikan apresiasi dan kritik terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam pandangan Umum Fraksi Restorasi Raya yang disampaikan oleh I Ketut Guna, mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan proyeksi pendapatan daerah, baik daru PAD, dana transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah.
Namun demikian pihaknya mendorong agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi daerah, tetapi juga melalui inovasi pengelolaan aset daerah dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Kita harus memastikan bahwa APBD yang disusun benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya menilai bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan pada aspek diversifikasi dan efektivitas sumber pendapatan.
Oleh karena itu, fraksi Golkar menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan APBD.
“Pengawasan internal dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien,” kata juru bicara Fraksi Golkar, Ida Bagus Santosa.
Baca Juga : Imbas Pemangkasan ADD, 27 Perbekel Se-Kecamatan Kintamani Gerudug DPRD Bangli
Disisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Wayan Indrawati juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Namun Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar penggalian PAD dilakukan melalui kebijakan yang inovatif dan berkeadilan.
“APBD harus digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, pemberdayaan masyarakat desa, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mereka juga mendorong agar Pemerintah Daerah memperkuat sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi untuk mengurangi tumpang tindih program dan memastikan akuntabilitas publik.(*)
