Sebanyak 95.000 buku tanah dan surat ukur dilaporkan dalam kondisi basah dan rusak
Aceh Persindo โ Pascabencana hidrometeorologi yang melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada 26 November 2025, upaya pemulihan layanan pertanahan terus digenjot. Ribuan arsip penting berupa buku tanah, surat ukur, dan warkah yang terdampak kini memasuki tahap restorasi dan percepatan digitalisasi.
Sebanyak 95.000 buku tanah dan surat ukur dilaporkan dalam kondisi basah dan rusak. Selain itu, sekitar 165.000 warkah yang menyimpan data yuridis dan historis kepemilikan tanah masyarakat ikut terdampak. Kerusakan arsip tersebut dinilai berpotensi menghambat pelayanan pertanahan jika tidak segera ditangani secara sistematis.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menegaskan bahwa percepatan pemulihan dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, tanpa kolaborasi, proses penyelamatan dokumen bisa memakan waktu hingga lima tahun. โTarget kami seluruh arsip terdampak dapat dipulihkan pada akhir 2026. Karena itu, kami menggandeng berbagai pihak agar normalisasi layanan bisa segera tercapai,โ ujarnya.
Empat institusi utama terlibat dalam proses ini, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sinergi tersebut tidak hanya mempercepat restorasi fisik arsip, tetapi juga mendorong transformasi layanan berbasis digital.
Proses pemulihan dilakukan melalui tahapan pembersihan, pengeringan, pemilahan, hingga penataan ulang dokumen. Di saat yang sama, langkah digitalisasi mulai disiapkan guna memastikan data pertanahan memiliki cadangan elektronik yang lebih aman dan mudah diakses.
Arinaldi menyebut momentum ini menjadi titik balik modernisasi kantor pertanahan di wilayah terdampak. Ia berharap kantor yang sebelumnya terdampak berat dapat bangkit menjadi unit layanan yang sepenuhnya terdigitalisasi. โIni bukan sekadar memulihkan arsip yang rusak, tetapi juga membangun sistem yang lebih tangguh ke depan. Kita ingin kantor pertanahan di Aceh lahir kembali sebagai kantor modern dengan layanan digital yang lebih cepat dan transparan,โ katanya.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa penanganan arsip pascabencana membutuhkan ketelitian dan koordinasi intensif. ANRI telah menerjunkan tenaga profesional untuk mendampingi jajaran BPN daerah dalam setiap tahap restorasi.
Menurutnya, penyelamatan arsip merupakan tanggung jawab bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kolaborasi tersebut dinilai penting agar hak-hak masyarakat atas tanah tetap terjaga meskipun diterpa bencana.
Dengan percepatan restorasi dan digitalisasi ini, pemerintah berharap pelayanan pertanahan di Aceh dapat kembali berjalan normal sekaligus bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
